Tekan Korupsi, Pemerintah Percepat Reformasi Birokrasi
Pemerintah mempercepat implementasi reformasi di bidang birokrasi di setiap instansi pemerintah, sehingga mampu menekan mafia hukum, korupsi, politik uang serta adanya aturan yang jelas antara pebisnis dan birokrat.
"Blue print sedang digarap. Kini menunggu proses formalisasi," kata Boediono saat berbicara pada The 3rd Top Executive Forum on Governance di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Jumat (14/5/2010).
Boediono mengatakan reformasi birokrasi hanya baru dijalankan oleh beberapa instansi, di antaranya Departemen Keuangan. Ia berharap cetak biru reformasi birokrasi tahun 2010-2025 bisa menjadi landasan untuk melakukan reformasi di setiap lembaga pemerintah.
"Diharapkan membantu menekan praktik mafia hukum di birokrasi," katanya.
Dalam cetak biru itu, terdapat tiga syarat dasar untuk mencapai pemerintahan yang bersih efektif, yakni stabilitas politik, birokrasi yang efektif. Cetak biru juga menekankan pemberantasan koruspsi, politik uang, dan aturan yang jelas antara pebisnis dan birokrat.
Forum ini yang digagas oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Acara ini juga dihadiri Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Ketua Satgas Pemberantas Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto, dan Kepala PPATK Yunus Husein.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar